GEOSPASIAL HADAPI COVID-19
WHO menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi. Presiden Jokowi telah menyatakannya sebagai bencana nasional non alam. Penanggulangan bencana memerlukan alat bantu berupa informasi geospasial kebencanaan atau peta-peta bencana. Penanggulangan bencana terdiri dari 3 siklus, yaitu Pra-Bencana (potensi bencana untuk mitigasi), Saat-Bencana (sebaran bencana untuk tanggap darurat) dan Pasca-Bencana (dampak bencana untuk rehabilitasi). Demikian juga peta-peta bencana.
Saat ini, kita baru memiliki Peta sebaran Covid-19 yang dibuat berdasarkan laporan tentang domisili Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kasus positif covid-19. Peta seperti itu seharusnya cukup detil. Idealnya di level satuan permukiman (setingkat Rukun Warga, RW), mengingat mereka memiliki ruang publik bersama, seperti rumah ibadah, taman, atau minimarket. Atau juga aktivitas bersama, seperti olahraga, arisan atau hajatan. Informasi zona merah (red zone) di tingkat kecamatan tak cukup membantu upaya physical distancing.
Idealnya peta ini bisa diakses via internet, dan pengguna mendapat alert ketika mendekati red zone. Andai setiap ODP dan PDP diwajibkan melapor tiap hari melalui gadgetnya, maka pergerakannya dapat dipantau, dan orang yang sehat dapat menghindarinya.
Peta mitigasi disiapkan berdasarkan peta potensi dan peta kerentanan. Peta Potensi Covid-19 disiapkan untuk daerah yang belum memiliki kasus. Kita tidak ingkari, bahwa ada daerah-daerah yang lebih rentan. Mereka adalah: daerah dengan hubungan sosial-ekonomi yang erat dengan zona merah. Seperti ketika Jakarta menjadi Zona Merah, otomatis Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi menjadi amat rentan. Kerentanan juga dipengaruhi usia (lansia lebih rentan), pendidikan (makin rendah literasi makin rentan), pendapatan (orang miskin lebih rentan, karena tempat tinggalnya atau lingkungannya sempit, sulit melakukan physical-distancing), jenis pekerjaan (beberapa profesi seperti sektor kesehatan, pelayanan publik, perdagangan dan jasa, juga sektor informal lebih rentan), penggunaan transportasi massal, latar belakang kesehatan, dan terakhir adalah preferensi keagamaan fatalistik.
Membuat peta kerentanan seperti ini tidak mudah. Data yang bisa dipasok dari hasil sensus biasanya hanya data usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Adapun data lainnya harus didapat dari survei baru atau melalui media sosial.
Bencana covid-19 juga terkait kapasitas layanan kesehatan. Model prediksi dari pengalaman di Tiongkok (RRT) atau Korea Selatan (Korsel) tak bisa kita pakai. Jumlah dokter per 1000 penduduk, di Korsel 2,4; di RRT 1,8; sedang di Indonesia hanya 0,4. Jumlah kasur di Rumah Sakit per 1000 penduduk di Korsel 11,5; di RRT 4,2; sedang di Indonesia cuma 1,2. Fasilitas ICU per 100.000 penduduk, di Korsel 10,6; di RRT 3,6; sedang di Indonesia hanya 2,7. Angka-angka itu baru rata-rata. Tentu ada yang lebih rendah lagi, atau lebih rentan terhadap Covid-19.
Dengan peta Mitigasi ini, pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan daerah rentan agar kurva kesakitan bisa lebih landai, dan angka korban jiwa bisa ditekan.
Peta yang ketiga adalah Peta Rehabilitasi. Bencana Covid-19 tak hanya menimpa mereka yang sakit. Akan banyak daerah tanpa kasus covid-19, namun tetap menanggung dampak ekonominya.
Di Wuhan yang terpaksa diisolasi hampir dua bulan, angkutan umum libur, dan SPBU ditutup. Ekonomi berhenti. Pemerintah membantu supply logistik agar penduduk tetap memperoleh makanan, sanitasi pribadi dan energi. Jumlah orang dengan kesulitan ekonomi terdata jelas. Negara punya angka yang akurat. Mereka bahkan menggunakan teknologi 4.0, yaitu bigdata, dengan memanfaatkan smartphone yang kini nyaris ada di semua orang.
Di Indonesia, masih sulit melakukan ini, karena negara memang faqir data. Andaikata lockdown dilakukan seperti di Wuhan atau beberapa negara lain, anggota Polri dan TNI paling hanya bisa dikerahkan di jalan-jalan utama. Sedang di dalam permukiman atau desa-desa, perlu kesadaran umum agar tak ada penduduk yang bandel. Yang jelas, sektor informal akan sangat terpukul.
Dampak ekonomi pasti terjadi di sektor pariwisata. Kita bisa petakan sentra-sentra sektor pariwisata ini. Dampak ekonomi lainnya adalah industri yang melibatkan impor bahan baku atau expor hasilnya ke negeri-negeri yang juga terkena covid-19. Kebijakan Working From Home hanya bisa dilakukan pekerja yang mengolah data. Adapun pekerja pabrik, sektor logistik, dan pelayanan publik tak ada yang bisa dilakukan dari rumah.
Sayang kita masih faqir data untuk bisa memetakan ini semua dengan cepat. Kita berkejaran dengan waktu.
Sumber:
Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial
Anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)
Users Today : 44
Total Users : 193778
Views Today : 360
Total views : 3066195
Who's Online : 4